PANCASILA

  1. I.     Sejarah kata Pancasila

Menurut Muhammad Yamin,dalam bahasa Sansekerta perkataan Pancasila memiliki dua macam arti : Panca artinya lima, “syila”vokal” i pendek artinya “batu sendi”,”alas”,atau “dasar”, “syiila “vokal” i” panjang artinya “peraturan tingkah laku yang baik, yang penting atau yang senonoh. ajaran Pancasyiila menurut Budha adalah merupakan lima aturan (larangan) atau five moral principles, yang harus ditaati dan dilaksankan oleh para penganut biasa atau awam. Pancasyiila yang berisi lima larangan atau pantangan itu menurut isi lengkapnya sbb :

  1. dilarang membunuh
  2. dilarang mencuri
  3. dilarang berzina
  4. dilarang berdusta
  5. dilarang minum-minuman keras.

Istilah Pancasila sudah dikenalsejak jaman Majapahit dalam buku Negarakertagama karangan Mpu Prapanca dan buku Sutasoma karangan Mpu Prapanca yang diartikan lima perintah kesusilaan (Pancasilakrama) yang berisi lima larangan sebagai berikut tidak boleh:

  1. Melakukan kekerasan
  2. Mencuri
  3. Berjiwa dengki
  4. Berbohong
  5. Mabuk akibat minuman keras

Setelah Majapahit runtuh dan agama Islam mulai tersebar keseluruh Indonesia maka sisi-sisa pengaruh ajaran moral Budha (Pancasila) masih juga dikenal di dalam masyarakat Jawa, yang disebut dengan “lima larangan” atau “lima pantangan” moralitas yaitu :

  1. Mateni artinya membunuh
  2. Maling artinya mencuri
  3. Madon artinya berzina
  4. Mabok artinya minuman keras
  5. Main artinya berjudi

Semua huruf diberi awalan M atau dalam bahasa Jawa disebu Ma oleh karena itu lima prinsip Ma lima atau M5 yaitu lima larangan (Ismaun,1981:79)

  1. II.  Rumusan Pancasila

Mr.Muhammad Yamin

Pada tanggal 29 Mei 1945 tersebut BPUPKI mengadakan sidangnya yang pertama. Pada kesempatan in Mr. Muhammad Yamin mendapat kesempatan yang pertama untuk mengemukakan pemikirannya tentang dasar negara di hadapan sidang lengkap Badan Penyelidik. Dalam pidato tersebut merumuskan sebagai berikut

  1. Peri Kebangsaan
  2. Peri Kemanusiaan
  3. Peri Ketuhanan
  4. Peri Kerakyatan
  5. Peri Kesejahteraan Rakyat

Setelah berpidato beliu merumuskan rancangan UUD RI. sebagai berikut :

  1. Ketuhanan Yang Maha Esa
  2. Kebangsaan Persatuan Indonesia
  3. Rasa Kemanusiaan yang adil dan beradab
  4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
  5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Dr. Soepomo

Pada tanggal 31 Mei 1945, Mr. Soepomo mendapat kesempatan mengemukakan pokok-pokok pikirannya. Meskipun tidak dituliskan secara terperinci. Prof. Dr. Soepomo menyarankan Negara Indonesia memilih teori Negara Integralistik yang dinilai lebih sesuai dengan semangat kekeluargaan. Kelima pokok pikiran tersebut sebagai berikut:

  1. Paham Negara Persatuan
  2. Warga Negara hendaknya tunduk kepada Tuhan supaya ingat kepada Tuhan
  3. Sistem Badan Permusyawaratan
  4. Ekonomi Negara bersifat Kekeluargaan
  5. Hubungan antar bangsa bersifat Asia Timur Raya

Ir. Soekarno

Pada tanggal 1 Juni 1945 tersebut Soekarno mengucapkan pidatonya dihadapan sidang Badan Penyelidik.

  • Pancasila
  1. Nasionalisme atau Kebangsaan Indonesia
  2. Internasionalisme atau Perikemanusiaan
  3. Mufakat dan Demokrasi
  4. Kesejahteraan Sosial
  5. Ketuhanan Yang Berkebudayaan
  • Trisila
  1. Socio-nationalisme
  2. Socio-demokratie
  3. ke-Tuhanan
  • ekasila
  1. gotong royong

Piagam jakarta

Pada tanggal 22 Juni 1945 sembilan tokoh nasional Dokuritzu Zyunbi Tioosakay
Membahas mengenai dasar negara yang telah dikemukakan dalam sidang badan penyelidik yang dikenal dengan panitia sembilan berhasil menyusun sebuah naskah piagam yang dikenal dengan “Piagam Jakarta” yang didalamnya memuat Pancasila yang rumusannya sebagai berikut :

  1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya
  2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
  3. Persatuan Indonesia
  4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
  5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Rumusan BPUPKI

Pada sesi kedua persidangan BPUPKI yang berlangsung pada 10-17 Juli 1945, dokumen “Rancangan Pembukaan Hukum Dasar” (baca Piagam Jakarta) dibahas kembali secara resmi dalam rapat pleno tanggal 10 dan 14 Juli 1945. Dokumen “Rancangan Pembukaan Hukum Dasar” tersebut dipecah dan diperluas menjadi dua buah dokumen berbeda yaitu Declaration of Independence (berasal dari paragraf 1-3 yang diperluas menjadi 12 paragraf) dan Pembukaan (berasal dari paragraf 4 tanpa perluasan sedikitpun). Rumusan yang diterima oleh rapat pleno BPUPKI tanggal 14 Juli 1945 hanya sedikit berbeda dengan rumusan Piagam Jakarta yaitu dengan menghilangkan kata “serta” dalam sub anak kalimat terakhir. Rumusan rancangan dasar negara hasil sidang BPUPKI, yang merupakan rumusan resmi pertama, jarang dikenal oleh masyarakat luas.

  1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya
  2. Menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab
  3. Persatuan Indonesia
  4. Dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat-kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
  5. Dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Rumusan PPKI

1. ke-Tuhanan Yang Maha Esa,

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab

3.Persatuan Indonesia

4.Dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan

5. Serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

    1. Konstitusi RIS
      1. ke-Tuhanan Yang Maha Esa,
      2. perikemanusiaan,
      3. kebangsaan,
      4. kerakyatan
      5. dan keadilan sosial
    2. UUD Sementara
      1. ke-Tuhanan Yang Maha Esa,
      2. perikemanusiaan,
      3. kebangsaan,
      4. kerakyatan
      5. dan keadilan sosial
  1. Pembukaan UUD 1945
    1. Ketuhanan Yang Maha Esa
    2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
    3. Persatuan Indonesia
    4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
    5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
    6. Lampiran Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR

Selain mengutip secara utuh rumusan dalam UUD 1945, MPR pernah membuat rumusan yang agak sedikit berbeda. Rumusan ini terdapat dalam lampiran Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia.

  1. Ketuhanan Yang Maha Esa,
  2. Kemanusiaan yang adil dan beradab,
  3. Persatuan Indonesia
  4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
  5. Keadilan sosial.
  1. Versi populer
      1. Ketuhanan Yang Maha Esa,
      2. Kemanusiaan yang adil dan beradab,
      3. Persatuan Indonesia
      4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
      5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sumber: :
http://wwwbambangsmanic.blogspot.com/2009/07/rumusan-pancasila-secara-historis-dan.html

http://id.wikipedia.org/wiki/Rumusan-rumusan_Pancasila

About these ads

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s