Kasus yang menyimpang dari asas perundang-undangan

 

Kita mengenal 4 Asas-asas umum dalam perundang-undangan yaitu asas lex superior derogate legi inferior, asas lex specialis derogate legi generalis, Asas lex posterior derogat legi priori, dan asas legalitas. Namun dalam prakteknya, masih banyak kasus-kasus yang tidak sesuai atau bertentangan dengan asas-asas tersebut, antara lain:

 

  1. 1.    Asas lex superior derogat legi inferior (aturan yang lebih tinggi mengesampingkan yang rendah)

Sehingga aturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan yang berada di atasnya atau lebih tinggi. Namun dalam prakteknya banyak perda-perda diskriminatif yang bertentangan dengan hak-hak warga negara dan kewajiban negarayang telah dijamin oleh UUD 1945 dan perundangan nasional lainnya.

Perda-perda yang diskriminatif mengingkari teks maupun semangat kemanusiaan dalam UUD 1945 dan bertentangan dengan UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pasal 3, yang mewajibkan UUD 1945 sebagai dasar ketentuan perundangan.

Seperti Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba (Sulawesi Selatan) No. 04/2003 tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah. Perda tersebut mewajibkan satu jenis busana tertentu dan dengan demikian membatasi kebebasan warga untuk menentukan jati dirinya sendiri. Para PNS diwajibkan menggunakan busana muslim, dengan resiko  mengalami diskriminasi dalam hal kepegawaian selain itu ada juga Surat Edaran Bupati Indramayu Tentang Wajib Busana Muslimah dan Pandai Baca Al Quran, Surat Edaran Bupati Pamekasan (Madura) No. 450/2002 tentang Pemberlakuan Syariat Islam, Peraturan Daerah Bulukumba (Sulawesi Selatan) No. 6/2005 tentang Pandai Baca-Tulis Al Quran Bagi Siswa dan Calon Pengantin.

Padahal di dalam UUD 1945 sudah jelas dikatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Bukan Negara Islam yang menggunakan syariat Islam, walaupun Indonesia merupakan Negara yang mayoritas penduduknya adalah Islam.

 

  1. 2.    Asas lex specialis derogat legi generalis, yang artinya bahwa aturan yang khusus mengenyampingkan aturan yang umum.

Banyak kasus-kasus yang diatur dalam UU pers namun dijatuhi hukuman sesuai KUHP. Padahal jika kita melihat asas yang kedua yaitu lex specialis derogat legi generalis seharusnya UU pers sebagai lex specialis dan KUHP sebagai lex generalisnya, maka diutamakan yang diatur dalam UU pers.

Menurut para jurnalis, KUHP dirasa mengancam mereka karena beberapa kasus tidak memihak pers namun sesuai dengan KUHP. Antara lain Pemred Rakyat Merdeka Karim Paputungan. Dia divonis lima bulan penjara dan masa percobaan sepuluh bulan dengan tuduhan menghina Ketua DPR yang juga Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tandjung dalam sebuah karikatur di harian itu. Atau terakhir adalah dikalahkannya Koran Tempo oleh pengusaha Tomy Winata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pemberitaan yang bermasalah adalah pada edisi 6 Januari 2003 yang menyebutkan Tomy Winata akan membangun usaha judi di salah satu pulau di kawasan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Kalangan jurnalis menginginkan hakim menggunakan Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers untuk memutus kasus-kasus yang ada kaitannya dengan delik pers. Menurut mereka Undang-undang Pers itu sudah cukup untuk menindak sejumlah pelanggaran yang dilakukan wartawan atau institusi pers.

Lebih jelas lagi dikatakan oleh Todung Mulya Lubis saat menjadi penasehat hokum dari Erwin Ardana, pemimpin majalah playboy Indonesia. Todung mengajukan PK atas putusan dua tahun penjara terhadap kliennya. Dalam memori PK setebal 30 halaman, Todung menolak pertimbangan hukum MA atau Judex Juris yang menyebut UU Pers tidak mengatur penyebaran tulisan, gambar, benda yang melanggar kesusilaan. Padahal dalam pasal 5 ayat (1) UU Pers mewajibkan pers menghormati norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat. “Sanksi hukuman terhadap pelanggar telah ditetapkan dalam UU Pers yaitu pasal 18 ayat 2 dengan denda paling banyak Rp 500 juta,” jelas dia. Jika mengingat asas lex specialis derogate lex generalis, seharusnya hukumannya bukan 2 tahun penjara sesuai dengan KUHP, namun harus disesuaikan dengan dalam UU pers yang menyebutkan maksimal 500 juta rupiah.

  1. 3.    Asas lex posterior derogat legi priori, yang berarti bahwa aturan yang baru mengenyampingkan aturan yang lama.

Pemilukada di tanjungpinang masih menggunakan UU yang lama, padahal pada Oktober 2011 yang lalu UU no 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan umum sudah disahkan dan menggantikan UU no 22 tahun 2007.

Mantan Ketua Bidang Hukum KPU Tanjungpinang ini, menjelaskan sebuah UU tidak bisa jalan jika tidak didukung aturan lain sebagai petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis). Jika aturan dasarnya berubah, otomatis mengakibatkan berubahnya aturan-aturan lain di bawahnya dan itu perlu waktu lama untuk menyelesaikannya.

Padahal jika mengacu pada asas lex posterior derogate legi priori, maka aturan yang lama sudah tidak digunakan lagi. Juga tertulis pada pasal 136 UU no 15 tahun 2011 yang berbunyi Pada  saat  Undang-Undang  ini  mulai  berlaku,  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2007  tentang  Penyelenggara Pemilihan  Umum  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun  2007  Nomor  59,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Nomor  4721)  dicabut  dan  dinyatakan tidak berlaku.

 

  1. 4.    Asas Legalitas

Asas  legalitas  menghendaki  bahwa  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang merumuskan  tindak  pidana  tidak  dapat  diberlakukan  secara  surut  (retroaktif). Pemberlakuan  secara  surut  merupakan  suatu  kesewenang-wenangan,  yang  berarti pelanggaran  hak  asasi  manusia.  Seseorang  tidak  dapat  dituntut  atas  dasar  undang-undang  yang  berlaku  surut.  Namun  demikian,  dalam  prakteknya  penerapan  asas legalitas  ini  terdapat  penyimpangan-penyimpangan.  Sebagai  contoh,  kasus Bom Bali, kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Timor-Timur, dan kasus Tanjung Priok. Dalam kasus-kasus  tersebut, asas  legalitas disimpangi dengan memberlakukan asas  retroaktif.

Jika  ditinjau  lebih  jauh,  penerapan  asas  retroaktif  ini  dikarenakan  karakteristik kejahatan-kejahatan dalam kasus  tersebut yang sangat berbeda dengan  jenis kejahatan biasa.

Sejalan  dengan  itu,  menurut  Prof.  Dr.  Romli  Atmasasmita,  prinsip  hukum  non-retroaktif tersebut berlaku untuk pelanggaran pidana biasa, sedangkan pelanggaran hak asasi manusia  bukan  pelanggaran  biasa,  oleh  karenannya  prinsip  non-retroaktif  tidak bisa dipergunakan.

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

Fajrimei A. Gofar. 2005. POSITION PAPER  ADVOKASI RUU KUHP SERI #1 “Asas Legalitas Dalam Rancangan KUHP”. ELSAM (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat)

http://www.elsam.or.id/new/index.php?id=1249&lang=in&act=view&cat=c/814

http://hukum.kompasiana.com/2011/03/19/uu-pers-sebagai-lex-specialis-belum-banyak-dipahami/

http://buanasumsel.com/todung-gunakan-uu-pers-bukan-kuhp/

http://groups.yahoo.com/group/binawarga/message/372

http://tanjungpinangpos.co.id/2011/11/pemilukada-tanjungpinang-2012-masih-pakai-uu-lama/

UU Republik Indonesia nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan umum

UU Republik Indonesia nomor 40 tahun 1999 tentang pers

9 thoughts on “Kasus yang menyimpang dari asas perundang-undangan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s