Sumber Sumber HTN

BAB I

PENDAHULUAN

Hukum tata Negara adalah Peraturan-peraturan yang mengatur organisasai Negara dari tingkat atas sampai bawah, sturktur, tugas  dan wewenang alat perlengkapan Negara hubungan antara perlengkapan tersebut secara hierarki maupun horizontal, wilayah Negara, kedudukan warganegara serta hak-hak asasnya.

Hukum tata Negara mempunyai sumber-sumber yang dijadikan dasar dalam kajian hokum tata Negara itu sendiri. Sumber hokum tata Negara adalah suatu aturan yang melatarbelakangi terjadinya hokum tata Negara.

Sumber-sumber Hukum Tata Negara (Sources of Constitutional Law) dibedakan menjadi dua yaitu sumber hokum materiil yang menentukan “isi” hukum, diperlukan jika akan menyediakan asal-usul hukum dan menentukan isi hokum. Dan yang kadua adalah  sumber hukum formil, yaitu sumber hokum yang dikenal dalam bentuknya, dan merupakan ketentuan – ketentuan yang telah mempunyai bentuk formalitas, dengan kata lain sumber hukum yang penting bagi pakar hokum. Sumber hukum formil meliputi :

  1. UUD dan peraturan perundang-undangan tertulis
  2. Yurisprudensi peradilan
  3. Konvensi ketatanegaraan
  4. Hukum Internasional tertentu
  5. Doktrin ilmu hokum tata Negara tertentu

Dalam kelima sumber hukum tata negara tersebut tercakup pula pengertian-pengertian yang berkenaan dengan:

  1. nilai-nilai dan norma yang hidup sebagai konstitusi yang tidak tertulis
  2. kebiasaan-kebiasaan tertentu yang bersifat normative tertentu yang diakui baik dalam lalu lintas hukum yang lazim
  3. doktrin-doktrin ilmu pengetahuan hukum yang telah diakui sebagai ius comminis opinion doctorum dikalangan para ahli yang mempunyai otoritas yang diakui umum

Sumber hukum di atas penerapannya tergantung pada keyakinan hakim. Dapat dipakai secara kumulatif atau alternatif, urutannya tidak mutlak, dan tidak menunjukkan hirarki. Untuk menentukan manakah yang paling utama, tergantung kasus yang dihadapi & penilaian hakim.

Jika hanya digambarkan secara abstrak dan poin-poin saja seperti di atas, mungkin kita masih kurang jelas maksud dari masing-masing sumber di atas. Maka dibutuhkan contoh nyata yang lebih konkrit sehingga dapat memberi gambaran tentang sumber hokum tata Negara. Disini akan diberikan contoh-contoh konkrit dari sumber-sumber hokum tersebut.


BAB II

PEMBAHASAN

Penjelasan dan contoh dari masing-masing sumber hokum tata Negara

  1. Undang-undang Dasar dan Peraturan perundang-undangan tertulis

Undang-undang dasar merupakan sumber HTN tertulis yang utama. UUD sebagai sumber HTN dalam arti Formil pada dasarnya mengatur 3 masalah pokok yaitu :

1)      Jaminan terhadap Ham dan hak-hak warganegara.

2)      Susunan ketatanegaraan suatu Negara yang bersifat mendasar.

3)      Pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat mendasar.

Hal yang bersifat umum itu perlu dijabarkan sehingga untuk menjabarkan perintah UUD itu diperlukan UU. Contoh : di dalam UUD 1945 di atur tentang tugas dan wewenang dari presiden yaitu pada pasal 4 sampai pasal 15 UUD 1945. UU no 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. UUD 1945 hanya menyebutkan DPR sebagai salah satu lembaga Negara, namun tata cara pengisian DPR itu mealui Pemilu atau tidak ada didalam UUD diatur dalam UU tersendiri yaitu UU pemilu. UU adalah Sumber HTN yang juga penting perannya. Bahkan tanpa UU perintah UUD tidak dapat dijalankan.

Di dalam UUD 1945 di atur tentang hubungan lembaga-lembaga Negara, system pemerintahan, dan kekuasaan pemerintahan yang selanjutnya diperjelas dalam peraturan perundang-undangan dibawahnya yaitu UU, perpres, PP, dll.

Jadi pada dasarnya semua yang ada di dalam UUD dan peraturan perundang-undangan dibawahnya itu merupakan sumber dari HTN.

  1. Yurisprudensi peradilan

Dalam system common law putusan pengadilan yurisprudensi peradilan dijadikan sebagai sumber utama hukum tata negara karena sesuai dengan asas precedent. Akan tetapi dalam system hukum civil law, yurisprudensi peradilan dijadikan sebagai salah satu sumber hukum saja.

Yurispudensi HTN lahir dari sengketa Tata Negara. Sengketa tata negatara terjadi karena 2 hal yaitu :

  1. Sengketa mengenai Kewenangan lembaga-lembaga Negara.
  2. Sengketa mengenai hak-hak warga Negara.

Diindonesia sengketa tata Negara diadili di Mahkama Konstitusi oleh karena itu Mahkama Konstitusi merupakan lembaga peradailan yang menghasilkan Yurispudensi ketatanegaraan. Sekalinya yuridprudensi sudah ditetapkan statusnya dianggap sebagai sumber hokum yang juga mengikat seperti halnya undang-undang.

Contoh : Putusan peradilan dari MK maupun MA. Contoh: Putusan MK bekas partai politik terlarang boleh menjadi Caleg. Putusan tersebut menentukan para pihak bekas partai politik terlarang boleh menjadi caleg lagi yang artinya boleh kembali terjun di dunia politik. Karena kita ketahui bahwa dulu anggota PKI sudah di blacklist atau tidak boleh ikut terjun dalam dunia politik, namun setelah ada putusan dari MK tersebut dapat menjadi dasar bahwa bekas PKI boleh ikut terjun dalam dunia politik

  1. Konvensi ketatanegaraan

Konvensi menurut pendapat Red Mond dan Boden Heimer tentang kriteria yang merupakan kebiasaan yang diakui/dipaksakan pengadilan, secara bebas dapat disebutkan sebagai berikut :

  1. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  2. Tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar common law
  3. Telah ada untuk jangka waktu yang panjang.
  4. Telah dilaksanakan secara damai dan berkelanjutan
  5. Dipandang oleh masyarakat sebagai kewajiban
  6. Mempunyai arti dan ruang lingkup tertentu
  7. Diakui sebagai sesuatu yang mengikat oleh mereka yang terkena
  8. Layak, tidak bertentangan dengan hak dan tidak merugikan atau menimbulkan ketidakadilan bagi (kepentingan) mereka yang berada diluar kebiasaan itu.

Dinegara negara Eropa Kontinental, kebiasaan akan mempunyai kekuatan yang mengikat secara hukum apabila dipenuhi syarat “Opinio Necessitatis” pengakuan bahwa kebiasaan itu mempunyai kekuatan mengikat, dan karena itu wajib ditaati. Berdasarkan “Opinio Necessitatis” pengadilan dapat memaksakan agar kebiasaan ditaati.

Ciri konvensi ketatanegaraan sebagai kaidah yang dapat dipaksakan melalui pengadilan perlu dipertimbangkan karena :

  1. Konvensi ketatanegaraan adalah bagian dari kaidah-kaidah kebiasaan yang mungkin dipaksakan melalui pengadilan apabila memenuhi syarat-syarat tertentu yang memiliki unsur kewajiban (yang membedakan dengan adat istiadat). Dengan kata lain konvensi ini mengandung unsur “Opinio Necessitatis”
  2. Tidak ada keharusan bagi Hakim sesuai dengan kedudukannya untuk mempertahankan kaidah hukum tertentu. Hakim mempunyai wewenang membuat penafsiran-penafsiran yang menggeser maksud suatu kaidah hukum.
  3. Pada saat ini terdapat berbagai peraturan perundang-undangan yang penataannya tidak dilakukan melalui pengadilan melainkan melalui badan-badan administrasi atau pejabat tertentu.

Contoh Konvensi Ketatanegaraan di Indonesia :

  1. Pidato presiden setiap tanggal 16 Agustus (satu hari menjelang peringatan Hari kemerdekaan RI) yang berlaku sejak awal pemerintahan Soeharti sampai sekarang. Berawal dari presiden Soekarno yang berpidato di depan rakyat Indonesia setiap tanggal 17 Agustus sekaligus memperingati hari kemerdekaan, dimana pidatonya berisi amanat dan biasanya disebut dengan “Amanat 17 Agustus”.  Namun setelah orde baru pidato kenegaraan dilakukan di depan rapat paripurna DPR-RI dan membahas tentang nota keuangan dan RAPBN. Lalu hal itu berlangsung setiap tahun dan menjadi sebuah kebiasaan kenegaraan atau konvensi kenegaraan.
  2. Upacara Bendera Peringatan Hari Kemerdekaan RI setiap tanggal 17 Agustus
  3. Adanya persetujuan Presiden dengan KNIP (DPR) dimana Menteri Bertanggungjawab kepada KNIP bukan kepada presiden (Maklumat Presiden No. X tgl 16 Oktober 1945 beraku mulai Kabinet Sahrir I, II, II dan Amir S
  1. Hukum Internasional tertentu

Hukum internasional tertentu dianggap juga menjadi sumber hukum tata negara, obyek kajiannya ialah melihat negara dari segi eksternalnya dengan subyek negara-negara lainnya.

Kalau kita amati praktek perjanjian internasional bebrapa negara ada yang dilakukan 3 (tiga) tahapan, yakni perundingan (negotiation), penandatanganan (signature), dan pengesahan (ratification). Disamping itu ada pula yang dilakukan hanya dua tahapan, yakni perundingan (negotiation) dan penandatanganan (signature).

Contohnya adalah Perjanjian Indonesia dengan Malaysia tentang wilayah perairan, ditanda tangani perdana mentri Malaysia Tun Abdul Rozak dan menteri luar negeri Indonesia Adam Malik. Dengan adanya perjanjian tersebut maka menjadi sumber hokum tata Negara tentang batas-batas wilayah Negara Indonesia dan Malaysia.

  1. Doktrin ilmu hukum tata Negara tertentu

Doktrin ialah Pendapat seorang ahli yang diikuti dan diakui kebenarannya oleh orang banyak karena kepakaran siahli itu. Doktrin berbeda dengan sumber-sumber hokum tata Negara yang lain sebab doktrin bukan norma hokum sedangkan sumber HTN yang lain adalah norma hukum, namun doktrin juga mempunyai sifat yang mengikat karena kepakaran orang yang berpendapat tersebut. Doktrin ini berasal dari pendapat ahli yang dikenal luas, diakui, dan diterima di kalangan umum dan bahkan ilmuwan yang membahas sesuatu yang tidak ada peraturan tertulis. Doktrin lebih mengikat apa bila diikuti oleh Hakim/DPR.

Contohnya adalah doktrin tentang teori pemisahan kekuasaan montesque (eksekutif, legislatif dan yudikatif)

BAB III

KESIMPULAN

  1. Hukum tata Negara adalah Peraturan-peraturan yang mengatur organisasai Negara dari tingkat atas sampai bawah, sturktur, tugas  dan wewenang alat perlengkapan Negara hubungan antara perlengkapan tersebut secara hierarki maupun horizontal, wilayah Negara, kedudukan warganegara serta hak-hak asasnya
  2. Sumber hokum tata Negara adalah suatu aturan yang melatarbelakangi terjadinya hokum tata Negara.
  3. Sumber hukum formil meliputi :
    1. UUD dan peraturan perundang-undangan tertulis
    2. Yurisprudensi peradilan
    3. Konvensi ketatanegaraan
    4. Hukum Internasional tertentu
    5. Doktrin ilmu hokum tata Negara tertentu
    6. Contoh-contoh dari sumber hokum, UUD 45 merupakan dasar sehingga semua yang ada di dalamnya dan peraturan perundang-undangan di bawahnya merupakan sumber HTN, contoh yurisprudensi adalah putusan dari MA dan MK, contoh konvensi salah satunya adalah pidato kenegaraan setiap tanggal 16 Agustus. Contoh dari hokum internasional adalah perjanjian bilateral maupun multilateral atau bahkan internasional yang dilakukan oleh Indonesia dengan Negara lain. Dan yang terakhir adalah doktrin ilmu hokum tata Negara contohnya adalah ajaran trias politika yang membagi menjadi eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

 

 

DAFTAR PUSTAKA

2011 . http://pknxi.wordpress.com/2011/04/01/traktat/

2011. http://roman-romantis.blogspot.com/2011/05/makalah-hukum-tata-negara.html

Aria. 2009. Kuliah HTN . http://aria-herjon.blogspot.com/2009/04/kuliah-htn-tgl-1-april-2009.html

Bhirawa J. Arifi . Tugas hokum tata Negara. http://burgerawa.wordpress.com/2012/04/01/tugas-hukum-tata-negara-27032012/

Dien, Sitharesmi . 2009 . Rangkuman Hukum Tata Negara. http://www.scribd.com/doc/13753602/rangkuman-Hukum-Tata-Negara

Hukum Tata Negara Indonesia. http://www.docstoc.com/docs/21177292/Sumber-sumber-Hukum-Tata-Negara-Indonesia-antara-lain

Jimly Ashidiqie . 2006. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Mahkamah Konstitusi : Jakarta

Menwih Rumstanhet Widiatno. 2009. Hukum tata Negara. http://menwih-hukum.blogspot.com/2009/11/hukum-tata-negara.html

Rizqi. 2011. Konvensi Ketatanegaraan. http://id.shvoong.com/law-and-politics/administrative-law/2129231-konvensi-ketatanegaraan/

Senja. 2009. Sumber Hukum Tata Negara. http://senjaok.blogspot.com/2009/05/sumber-hukum-tata-negara.html

Turiman Fachturahman Nur.Menuju Ilmu Hukum tata Negara. http://rajawaligarudapancasila.blogspot.com/2011/08/menuju-ilmu-hukum-tata-negara.html

Yuliandari, Siti . 2012. Sumber Hukum tata Negara. http://rechtslaw.blogspot.com/2012/01/sumber-hukum-tata-negara.html

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s